nusakini.com - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, akan berupaya maksimal untuk memberi penerangan di wilayah remote dan terisolir dengan Program Indonesia Terang (PIT) dengan menggunakan anggaran Negara maupun mengundang investor dengan memberi kemudahan dan insentif.

"Oleh karenanya Untuk mempercepat pelaksanaan PIT, KemenESDM akan mengundang investor dengan memberikan berbagai insentif, baik dana pendamping, dana pembangunan rintisan, maupun bentuk insentif lainnya seperti kebijakan tarif. Dan apabila kita meminta dana kepada Badan Anggaran berarti itu memang betul-betul diperlukan,” ujar Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said usai meninjau PLTMH Wlikmakh di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (22/4/2016).

Secara keseluruhan Program Indonesia Terang akan memerlukan investasi sekitar Rp 100 triliun, dengan harapan 80 persen di antaranya akan dipenuhi oleh investasi korporasi, dan 20 persen dari kebutuhan investasi dari APBN. Untuk itu pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) menjadi semakin penting dan mendesak.

Program Indonesia Terang akan dimulai dari enam provinsi paling timur Indonesia. Keenamnya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kesulitan akses di sana membuat keenamnya menjadi provinsi yang harus digarap pertama kali. Dari Timur, program ini akan digerakkan secara cepat ke bagian barat Indonesia.

Adapun yang menjadi perhatian PLN untuk peningkatan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat yakni:

1. Menerangi 14 Ibu Kota kabupaten yang belum terlistriki, sampai dengan tahun 2017

2. Pengoperasian listrik 24 jam untuk seluruh desa di tahun 2017. Desa berlistrik diharapkan bisa mencapai 80,8 persen.

3. Pulau terluar di tahun 2019 sudah teraliri listrik.

Dengan Program Indonesia Terang, pemerintah mentargetkan dapat melistriki 12.659 desa yang belum memperoleh aliran listrik secara memadai, dimana 2.519 desa di antaranya masih benar-benar gelap, tak tersentuh aliran listrik. (if/mk)